 |
| Bos PT Freeport Indonesia Chappy Hakim. (Detikcom) |
Kabar perselisihan ini sempat menghebohkan Kompleks Parlemen karena Chappy dikabarkan terlibat kontak fisik dengan Mukhtar saat rapat. Namun anggota Fraksi Hanura itu membantahnya.
"Tidak, bukan ditonjok," ungkap Mukhtar di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2017), seperti diberitakan Detikcom.
Mukhtar pun menceritakan awal mula kejadian itu. Saat itu Komisi VII dan beberapa perusahaan tambang, termasuk Freeport, tengah melakukan rapat kerja secara internal.
"Jadi kesimpulan Komisi VII pada waktu itu (rapat sebelumnya) meminta kepada pemerintah lewat Kementerian ESDM agar jangan lagi memberikan izin kepada Freeport sebelum melakukan kewajibannya seperti diatur dalam UU Minerba. Bahwa perusahaan tambang wajib membangun smelter," ujarnya.
Dari pernyataan Freeport, mereka akan membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. Jawaban Freeport selama ini, menurut Mukhtar, sangat ideal sehingga masih terus mendapat perpanjangan izin ekspor.
"Sudah empat kali diperpanjang karena niat baiknya ada. Ternyata terakhir jawabannya adalah tidak bisa lagi di Papua, terus di mana? (Freeport menyatakan) kita bangun di Gresik atau Jawa Timur," ucapnya.
"Kita berinisiatif undang Freeport dan Gresik supaya tahu, setelah Gresik mendahului (menyatakan) tidak ada progres. Jawaban dari beberapa bulan lalu sama," sambung Mukhtar.
Setelah banyak perdebatan, dia mengatakan ikut berbicara dan memberi masukan kepada Freeport. Mukhtar mengaku tujuannya baik.
"Supaya tidak bias ke luar, konsisten saja apa yang disampaikan Freeport sama dengan yang disampaikan Gresik. Tujuan saya baik, bahkan saya sudah buat statement 'apalagi saya dari partai pengusung pemerintah, supaya enak menjelaskan ke publik'," paparnya.
"Dan kalau saya tidak memberikan statement itu, rapat tidak selesai. Saya menyampaikan saran kepada Freeport agar dalam menjawab pertanyaan fraksi konsisten," tambah Mukhtar.
Setelah rapat ditutup, dia menghampiri para mitra Komisi VII yang mengikuti rapat untuk bersalaman. Namun, saat hendak mengajak bersalaman dengan Chappy, Mukhtar ditolak.
"Sampai di sana, mau jabat tangan ditampias saya punya tangan. Baru dia langsung tunjuk ke arah dada saya," aku dia.
Mukhtar juga mengatakan dibentak Chappy. Mantan KSAU tersebut tampaknya tidak terima diperingatkan saat rapat.
"Kau jangan macam-macam. Mana? Mana kata kalian tidak konsisten? Saya konsisten. Mana?" ucap Mukhtar menirukan Chappy.
Setelah membentak Mukhtar, Chappy beranjak keluar dari ruangan rapat. Lima petinggi Freeport, menurutnya, langsung menghampiri dan meminta agar ia tidak memperpanjang insiden tersebut.
"Dia pergi, saya diam aja. Yang khawatir peserta lain juga dari Freeport yang masih ada, (datang) ke saya karena mereka khawatir. Saya sendiri heran," tutur Mukhtar.
Dia menyebutkan Komisi VII akan membawa masalah ini pada Panja Freeport. Ia juga berencana membawa kasus ini ke jalur hukum.
"Teman-teman Komisi tadi akan persoalkan sampai ke Panja Freeport. Ya perlu (membawa ke jalur hukum), ketersinggungan saya karena tidak ada penjelasan tiba-tiba marah dan dia tunjuk saya," sebutnya.
"Ya pasti (perbuatan tak menyenangkan), karena itu disaksikan seluruh mitra dan tidak lazimlah. Apalagi ini bukan perusahaan dia, ini perusahaan negara. Kita wakil rakyat mengkritik wajar," lanjut Mukhtar.
Meski begitu, ia akan berkonsultasi terlebih dulu dengan Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang. Oesman disebut sudah menelepon dirinya dan marah atas perbuatan Chappy itu.
"Marah besar beliau," tuturnya.
Anggota Komisi VII Dito Ganinduto mengaku menyaksikan perselisihan tersebut. Ia juga memastikan tak ada kejadian penonjokan.
"Iya, saya lihat, tapi ditunjuk, bukan ditonjok. Pas selesai rapat, dia (Mukhtar) ke sana (menghampiri Chappy), di situ kejadiannya," kata Dito saat dikonfirmasi.
Chappy sendiri minta maaf karena insiden tersebut telah menjadi polemik.
"Hal yang terjadi selesai rapat Komisi VII hari ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh pihak manapun. Dengan tulus saya memohon maaf kepada Komisi VII DPR atas polemik yang terjadi," kata Chappy dalam keterangan tertulis, Kamis (9/2/2017).
Chappy menjelaskan, kejadian terjadi usai rapat kerja komisi VII dan sembilan perusahaan tambang lainnya termasuk Freeport yang berjalan kondusif dan konstruktif. Dia menyebut tidak ada aksi pemukulan.
"Pada saat Pak Mukhtar menghampiri saya, saya mempertanyakan tanggapannya mengenai ketidak-konsistenan dan meminta Pak Mukhtar untuk menunjukan ketidak-konsistenan tersebut," ungkapnya.
Dia menegaskan menghargai Komisi VII DPR serta pertanyaan dan masukannya. Chappy juga menyatakan akan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.
"Saya memastikan akan tetap mematuhi hukum dan seluruh peraturan di Indonesia. Saya berharap dapat terus bekerjasama dan berkontribusi kepada seluruh pemangku kepentingan di Papua dan Indonesia," papar Chappy.